Perang dalam Sejarah Politik Islam

erang adalah kata yang sensitif dan kontroversial dalam kehidupan manusia.[1] Sensitifitas kata “perang” didasarkan pada beberapa hal; pertama, perang berarti legalisasi terhadap kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Kedua, perang menonjolkan sikap rivalitas terhadap kelompok lain. Sementara sifat kontroversial karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Seorang orientalis kenamaan, Edmund Bosworth,[2]menyatakan bahwa umat Islam identik dengan umat yang suka perang dan haus darah.[3] Hal ini didasarkan pada sejarah umat Islam sejak abad VIII hingga XVII M yang dihiasi dengan peristiwa perang dan pertikaian baik inter kaum muslim maupun antara kaum muslim dengan kelompok di luar umat Islam hingga sekarang ini.

Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Dalam pandangan agama-agama, terutama Islam perang merupakan salah satu ajaran agama yang diatur dalam kitab suci Al-Qur’an. Ayat-ayat perang sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’ân mengandung makna yang kontroversial. Satu sisi perang diartikan sebagai al-jihâd sabîlillah yakni bersungguh-sungguh dalam menegakkan jalan Allah SWT.[4] Namun di sisi lain, perang diartikan sebagai tugas kelompok atau tugas kenegaraan yang menjadi kewajiban seluruh warga negara.[5] Perang merupakan tindakan politik kenegaraan dalam rangka mempertahankan dan menegakkan eksistensi sebuah negara.

Sebetulnya perang bukanlah konsep utama yang dikembangkan dalam Islam. Perang disyariatkan oleh Islam dalam rangka mempertahankan diri eksistensi Islam dan kaum muslimin. Pensyariatan ini tidak berbeda dengan kewajiban agama lainnya seperti melakukan qishash atau potong tangan bagi pencuri. Setiap hukum diikuti dengan berbagai tehnis operasionalnya, baik sangsi hukum maupun hukum acaranya.

Munculnya pertikaian di Timur Tengah yang berkembang hingga sekarang ini seperti di Israel dan Palestina, tidak bisa digeneralisir sebagai ungkapan kesalehan umat (Islam, Yahudi dan Kristen) dalam meleksanakan syariat agamanya. Pertikaian dan kekerasan yang terjadi karena berbagai kepentingan yang melingkupi para pemeluk agama, seperti tekanan sosial, ekonomi dan politik. Begitu juga dengan konflik kontemporer seperti terorisme tanggal 11 September 2001 yang terjadi di pusat kota New York bukanlah pencerminan perilaku umat Islam karena kesalehannya.

Perang atau konflik di kalangan internal maupun eksternal umat Islam bukanlah milik zaman klasik semata, tetapi juga milik era serba modern ini. Persoalannya adalah apakah betul konflik internal dan eksternal umat Islam itu dilandasi oleh alasan-alasan keagamaan?

Perang yang terjadi di sepanjang zaman kehidupan umat manusia ini disebabkan oleh berbagai kepentingan sosial politik[6]dan ekonomi.[7] Tak terkecuali perang yang terjadi di era Nabi hingga al-khulafâ al-râsyidûn, di mana kaum muslimin berada dalam suasana ketaatan agama yang baik.

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, perang merupakan tradisi manusia yang universal dan turun temurun sejak masa klasik hingga masa modern sekarang ini. Dalam catatan sejarah sejak abad 15 SM hingga abad 19 M (34 abad), ada sekitar 31,5 abad di mana umat manusia selalu dirundung peperangan yang terus menerus. Sementara lebihnya sekitar 2,5 abad, umat manusia hidup dalam suasana damai. [8]

Dalam sejarah politik Islam, perang menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari prilaku kaum muslimin sejak masa Nabi hingga sekarang ini. Pada masa Nabi tercatat ada istilah ghazwahdan sariyyah, perang yang diikuti oleh nabi secara langsung dan perang yang hanya diserahkan kepada para sahabat Nabi.[9]Kemudian masa al-khulafâ al-râsyidûn, perang sangat dominan dalam melihat eksistensi kaum muslimin pada saat itu. Perang tidak saja berdimensi politik tetapi juga sebagai bagian dari kerja sosial kemasyarakatan.[10]

Lebih lanjut peperangan yang terjadi pada masa imperium Umayyah dan Abbâsyiyah telah menghantarkan pada terbentuknya sistem ketentaraan di lingkungan pemerintahan Islam. Perang ke daratan Eropa dan Asia yang dilakukan kaum muslimin menambahvariasi perang.[11]

Namun demikian, para penulis sejarah muslim di masa-masa awal sampai perkembangan yang paling mutakhir, lebih banyak melihat pembahasan perang identik dengan jihâd.[12] Tak berlebihan jika sejarah perang dalam Islam, tidak lagi dipandang sebagai sebuah tatanan kehidupan politik, tetapi bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Padahal, dalam perspektif politik, perang adalah salah satu upaya politik dalam bentuk lain. Perang adalah kelanjutan dari strategi politik dengan sarana-sarana lain, sebagaimana dikenalkan oleh Karl Von Clausewitz, ahli strategi militer berkebangsaan Jerman. Perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi politik tidak berhasil. [13]

Demikian pernyataan bijak dari begawan politik modern tentang pentingnya perang dalam konteks politik kenegaraan. Bahkan lebih lanjut menurutnya, perang mempunyai dua tujuan politis; pertamauntuk menghancurkan musuh secara total, dan kedua untuk menentukan persyaratan damai padanya.[14]

Perang bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, perang pasti berkaitan dengan politik suatu negara.[15] Karena itu yang dibutuhkan dalam perang bukan hanya seni berperang (bagaimana perang itu terjadi), tetapi juga politik perang yakni tujuan mempertahankan kedaulatan suatu negara.

Dari pemaparan di atas, maka muncul berbagai persoalan: apakah peperangan yang terjadi dalam sejarah kaum muslim mempunyai dimensi teologis, yakni li’ilai kalimatillah atau perang lebih berdimendi politis, di mana perang adalah bagian dari alat negara untuk mengembangkan imperium Islam? Apabila perang yang dilakukan berdimensi teologis, apakah perang itu disebut sebagai jihad atau the holy war, sebagaimana difahami oleh kalangan orientalis.

Pertanyaan-pertanyaan ini penting, mengingat image Islam sebagai agama pedang tidak mempunyai akar sejarah yang akurat dalam lintasan sejarah politik umat Islam sejak masa Nabi hinggaal-khulafâ al-râsyidûn. Begitu juga dengan memahami teks dan konteks wahyu Al-Quran yang mempunyai substansi memelihara keselamatan dan kebersamaan.

Dalam kajian Islam, teks agama (Al-Qur’ân dan Hadits) mempunyai posisi urgen dan menentukan. Setiap ajaran Islam pasti memiliki landasan teks, baik dalam Al-Qur’ân maupun Hadits. Hukum atau syari’at yang tidak memiliki dalil dianggap keluar dari mainstream agama. Teks berlaku atas keumumannya lafadznya, tidak berdasarkan kekhususan sabab turunnya.[16]

Bagi Nashr Hamîd Abû Zaid, peradaban Islam adalah peradaban teks, di mana teks mempunyai otoritas yang paling tinggi. Namun baginya, teks tetaplah teks dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada dialog dengan konteks.[17] Di samping konteks, teks juga membutuhkan manusia sebagai artikulator sekaligus penafsir atas teks-teks yang ada.

Model pembacaan teks semacam ini akan sangat bermanfaat dalam memahami teks-teks perang yang tercantum di Al-Qur’an. Bagi para ahli hukum Islam, teks perang dalam Al-Qur’ân difahami sebagai suatu teks hukum berdasarkan keumuman lafadnya bukan atas kehususan latar belakang turunnya (al-’ibrah bi ’umûm al-lafdzî lâ bi khusûs al-sabab).[18]

Sementara dalam lintas sejarah Islam klasik, perang menghiasi hampir seluruh perjalanan politik umat Islam. Namun peperangan yang terjadi dalam sejarah perlu dilihat secara cermat. Dalam kajian ini “Islam” tidak diartikan sebagai agama dalam pengertian doktrin yang memuat aturan-aturan yang bersifat pasti(qath’î al-dalâlah), tetapi Islam diartikan sebagai Islam peradaban yakni gerakan politik Islam yang dilakukan oleh komunitas Islam.[19].

Dengan mengkaji ulang sejarah ini ada kemungkinan bahwa perang bukan berlatar belakang menerapkan inti ajaran Islam, tetapi perang dilandasi oleh persoalan politik kebangsaan.[20]Politik meniscayakan adanya berbagai kepentingan dalam melakukan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan perang yang terjadi dalam sejarah Islam klasik.

Latar belakang dan setting politik perang pada masa al-khulafâ al-râsyidûn, menjadi sangat penting untuk menggali materi perang dalam sejarah Islam klasik. Karena peperangan yang terjadi merupakan kebijakan politik negara Islam Madinah.[21]

Untuk itu penelitian disertasi ini akan melihat dengan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan historis. Pendekatan normatif akan melihat bagaimana teks-teks Al-Qur’ân dan Hadits memberikan justifikasi terhadap peristiwa perang. Sementara pendekatan historis digunakan sebagai upaya membuktikan realitas perang yang terjadi dalam lintasan sejarah umat Islam.

Perang dalam Kajian Teks

Secara materiil, penelitian tentang Islam dan politik yang mengambil obyek kajian tentang perang masih langka, terutama di kalangan umat Islam dan khususnya kaum muslimin di negeri kita ini. Kelangkaan ini disebabkan oleh persepsi kaum muslimin yang menganggap bahwa perang merupakan bagian dari jihad, sehingga persoalan perang dianggap selesai dalam kajian klasik.

Berbeda dengan kalangan orientalis (pengkaji Islam) yang menganggap bahwa peristiwa perang yang terjadi pada masa klasik menjadi spirit terjadinya berbagai perang di masa-masa selanjutnya, termasuk zaman sekarang ini. Maka kajian perang senantiasa menarik untuk diteliti lebih lanjut. Perang salib yang telah terjadi pada abad pertengahan hingga perang teluk di masa modern ini, tidak bisa dilepaskan dari sejarah perang pada masa Islam klasik.

Hal ini yang menjadi alasan bagi para pengkaji Islam untuk melakukan kajian-kajian tentang perang. Sedikitnya dua orang peneliti Islam kontemporer, yakni John L Esposito dalam bukunyaUnholy War Terror in The Name of Islam[22] dan Karen Armstrong yang menulis buku Holy War, The Crusades and Their Impact on Today[23]. Dua buku ini mencerminkan perhatian serius dari penelitian kontemporer yang mengkaji perang sebagai obyek studi.

Buku Unholy War Terror in The Name of Islam karya John L Esposito ini merupakan respon Esposito dalam mensikapi perang barat terhadap terrorisme pasca runtuhnya WTC di New York, pada tanggal 11 September 2001. Masyarakat barat memandang bahwa terorisme identik dengan kaum muslim di seluruh dunia. Akibatnya muncul kebencian mendalam di kalangan orang barat terhadap para pemeluk Islam di seluruh dunia. Bahkan presiden Amerika George W Bush, menyatakan bahwa perang melawan terorisme bukan berarti perang terhadap Islam. Namun dalam suatu waktu ketika memberikan pidato dalam merespon peristiwa 11 September 2005, ia menyatakan bahwa perang ini sebagai manifestasi sebagai bagian dari perang salib.

Buku ini merupakan kelanjutan buku Esposito The Islamic Threat: Myth or Reality? yang isinya merespon peristiwa invasi Iraq ke negara tetangga, Kuwait. Buku ini menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perang teluk yang sedang berlangsung di wilayah Timur Tengah.

Selanjutnya Esposito menjelaskan tentang mengapa sebab terjadinya serangan 11 September 2001, dan target apa yang diinginkan dengan kebijakan perang 11 September. Esposito juga mengurai akar sejarah perang dalam pandangan agama yakni jihad.

Missi jihad yang dikumandangkan oleh para kelompok teroris adalah jihad di jalan Allah (jihâd fî sabîlillah). Bagi Esposito missi jihad dijadikan sebagai landasan idiologis untuk melakukan terror dan berbagai tindak kekerasan itu.

Namun analisa Esposito tidak sampai menguraikan tentang konteks ayat-ayat perang itu diturunkan, akibatnya analisis Esposito lebih bersifat legal formal terhadap aturan hukum perang. Padahal dalam Islam, teks menempati posisi yang sangat signifikan.

Dengan misi yang sama, Imam Samudra misalnya tersangka teroris di Indonesia yang sekarang ini memasuki masa tunggu eksekusi hukuman mati, menyatakan apa yang dilakukan merupakan bentuk jihad di jalan Allah, yakni menyerang orang kafir dan orang-orang yang mendukung orang kafir.[24]

Sementara Karen Armstrong, sejarawan muda dari kalangan perempuan, mengkaji latar belakang terjadinya perang suci (holy war) dari aspek sejarah. Armstrong menguraikan geneologi perang dalam pandangan agama Yahudi, Kristen dan Islam. Sebetulnya perang suci (holy war) bukanlah ajaran pokok dalam ajaran agama. Perang merupakan pernik perjalanan umat beragama dalam meneguhkan eksistensi agamanya.[25]

Bagi Armstrong, perang suci yang dikembangkan di agama-agama samawi (Islam, Yahudi dan Kristen) tidak menampilkan nafsu haus darah yang bersifat kanibalis bukan juga intoleransi bawaan, tetapi beberapa perang dalam sejarah agama-agama disebabkan oleh perasaan traumatis para pemeluknya. Kaum muslim mengalami shok budaya ketika berada di Makkah, kemudian mereka hijrahMadinah, sebuah tempat yang penuh kedamaian, ketenangan dan kemakmuran.[26]

Begitu juga kaum Ibrani yang terancam oleh penduduk Kan’am yang hidup di negeri yang katanya diridhoi oleh Tuhan. Mereka kaum Yahudi merasa bahwa eksistensinya sebagai penganut Yahudi merasa terancam. Oleh karena itu upaya kaum Yahudi untuk menghilangkan traumatic yang berlebihan maka dilakukan peperangan.

Armstrong berpendapat bahwa terjadinya perang salib pada abad III H, merupakan titik awal perkelahian antara pemeluk Kristen dengan pemeluk Islam. Perang ini bermula dari banyaknya daerah-daerah kekuasaan Byzantium Kristen yang dikuasasi oleh kaum muslim keturunan Barbar yang baru menjadi muallaf. Paus Urban II, pada tanggal 25 Nopember 1095 menyerukan kepada umatnya untuk melakukan perang suci melawan kaum muslimin.[27] Bagi Paus, membunuh kaum muslimin yang diidentikkan dengan monstermerupakan tindakan suci.

Banyak kalangan yang menyatakan bahwa perang suci mengalahkan isi ajaran Kristen yang sesungguhnya. Meski demikian bagi Armstrong himbauan Paus itu tidak bertentangan sifat Yesus yang pencinta damai. Terbunuhnya 100.000 umat Islam dan Yahudi selama terjadi perang salib bukan tindakan kejam dan tidak berpri kemanusiaan. Sebaliknya mereka menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang alamiah dan berlangsung sebagaimana biasa.

Kedua buku di atas menegaskan bahwa perang bukanlah ajaran pokok yang tercantum dalam teks agama-agama samawi. Karena sesungguhnya agama agama tersebut mengajarkan penyerahan diri kepada Tuhan dan mengajarkan perdamaian dan perikemanusiaan. Tidaklah mungkin agama yang mengajarkan kebaikan dan kedamaian membiarkan bahkan menganjurkan umatnya berperang.

Sebagai perbandingan, di kalangan penulis muslim juga terdapat buku yang secara khusus menganalisis perang. Wahbah al-Zuhaili misalnya membuat karangan kitabnya Atsâru al-Harb fî al-Islâm.[28] Buku ini merupakan buku kontemporer yang membahas tentang posisi perang dalam perspektif fiqh. Tidak banyak buku fiqh yang memandang peperangan dalam sejarah Islam klasik sebagai bagian dari sistim ketatanegaraan dalam Islam. Mayoritas fiqh melihat peperangan sebagai bagian dari misi jihad fî sabîlillah. Bagi Wahbah misi jihad sesungguhnya menegakkan nilai-nilai universalitas Islam,sehingga jihad mengangkat senjata untuk melawan orang kafir bukan satu-satunya bentuk jihad fi sabilillah. Ada jihad dalam bentuk lain seperti memerangi hawa nafsu. Namun demikian Wahbah tetap menagakui ada konsep jihâd dan harb dalam khazanah fiqh kontemporer.

Wahbah membedakan antara jihâd dengan harb. Jihad yang dimaksudkan dalam fiqh adalah peperangan atau pertarungan antara umat Islam dengan non-muslim dalam rangka menegakkan nilai-nilai ke Islaman. Sejarah jihad dalam Islam dimulai sejak munculnya berbagai peperangan yang dilakukan pada era Nabi Muhammad. Sementara harb merupakan peperangan antar satu negara dengan negara lain. Konteks peperangan ini bisa juga dilihat dalam sejarah Islam ketika negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam mempertahankan negara masing-masing.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum dilakukan perang, dari perspektif madzhab-madzhab fiqh. Pembahasan ini bernuansa perbandingan fiqh, sehingga uraian yang banyak dalam buku ini adalah pendapat para ahli fiqih dari ulama Malikiyah, Syafi’iyyah, Hambaliyah dan Hanafiyah. Tak berlebihan kalau buku ini dijadikan sumber rujukan dalam membahas tentang hukum perang dalam Islam.

Yang menarik dalam buku ini, Wahbah juga membahas tentang peperangan yang berkembang pasca perang dingin yang dilihat dari perspektif fiqh dan situasi sosial kemasyarakatan. Bagaimana implikasi perang terhadap perdagangan yang terjadi dalam sebuah pemerintahan negara, begitu juga implikasi dalam kehidupan beragama dan sebagainya.

Secara normatif, Wahbah menjelaskan tentang prinsip-prinsip peperangan dalam Islam dengan banyak menyodorkan dalil-dalil naqliyah, baik Al-Qur’ân maupun Hadits. Berkembangnya militer dalam sejarah Islam klasik tidak lepas dari spirit agama yang menjadi landasan dalam setiap perjuangan militer Islam.[29] Ayat-ayat al-Qur’ân dari yang menganjurkan peperangan hingga mewajibkan perang tidak lepas dari konteks peperangan yang terjadi selama masa Nabi.

Sebagai negara Islam pertama, peperangan bukan satu-satunya strategi dalam melakukan ekspansi ke daerah-daerah sekitar. Ini terbukti dengan banyaknya kaum Yahudi yang tetap diperlakukan sebagai warga negara Islam, meski harus menyerahkan jizyah (upeti) kepada pemimpin pemerintahan Islam Madinah. Peperangan dilakukan manakala tidak ada jalan lain yang lebih damai dan sejahtera.

Namun kelemahan dari buku ini adalah kajian yang dilakukan terlalu normatif. Tidak ada keseimbangan antara norma-norma Islam dengan perilaku tentara Islam dalam lintasan sejarahnya. Dengan demikian buku ini kering dari abstraksi peperangan atau perilaku militer dalam sejarah Islam klasik.

Kesimpulan

Kajian sejarah perang dalam sejarah politik Islam masaal-khulafâ al-râsyidûn merupakan upaya rekonstruksi sejarah perang dalam Islam. Selama ini kajian perang dalam politik Islam lebih dilihat dari kacamata teologis sehingga perang merupakan tugas agama dalam menyebarkan Islam. Tak salah kalau sejarah Islam diplesetkan oleh banyak kaum orientalis sebagai agama pedang, yakni agama yang disebarluaskan dengan pedang.

Dari perspektif politik (fiqh siyâsah) perang merupakan bagian dari negara Islam Madinah. Layaknya negara di abad pertengahan bahkan modern sekarang ini, perang pada masa al-khulafâ al-râsyidûn mengalami dinamika baik secara konseptual maupun kelembagaan.

Sebagai kurun yang paling baik dalam rentang sejarah Islam pasca nabi Muhammad, masa al-khulafâ al-râsyidûndipandang seperti masa-masa sebelumnya yang penuh dengan kekurangan dan kelebihan. Disertasi ini melakukan demitologisasi terhadap eksistensi al-khulafâ al-râsyidûn, khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah Islam yang terjadi selama al-khulafâ al-râsyidûn.

Khalîfah sebagai panglima perang tertinggi dalam negara Madinah, dibantu dengan lembaga dîwân al-Jund dan dîwân al-Jaysh, mempunyai kekuatan penuh dalam bidang pertahanan negara. Begitu juga secara struktural panglima tertinggi perang, mempunyai komando kepada Panglima Angkatan Perang (Amîr al-qitâl). Dari Panglima Angkatan Perang, komando diteruskan keUmaru al-Ajnâd (komandan kelompok yang terdiri dari beberapa suku-suku). Perkembangan konsep perang dimulai sejak masa Nabi, hingga al-khulafâ al-râsyidûn.

Pada masa Nabi benih-benih sistem perang dalam sejarah Islam mulai kelihatan. Perang bukan saja sebagai media untuk mencari penghidupan secara kelompok pada masa itu –sebagaimana disebutkan oleh Montgomery Watt– tetapi perangyang dikembangkan oleh Nabi Muhammad adalah bentuk perangyang berdasarkan pada nilai-nilai religius. Artinya perang yang dilakukan oleh sekelompok penduduk secara bersama-sama atau mempertahankan kelompok dan negaranya disandarkan kepada ajaran-ajaran suci , yakni Islam yang universal.

Hal ini terlihat dengan munculnya piagam Madinah yang dijadikan sebagai pedoman dalam bernegara di masa Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah mengakui perbedaan idiologi dan agama yang dianut masyarakat Madinah, dengan mengakui Muhammad sebagai pemimpin Madinah. Mereka hidup rukun dan berdampingan di sebuah negara yang bernama Madinah, dan mempunyai kepala negara Nabi Muhammad. Perang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Madinah.

Pada masa al-khulafâ al-râsyidûn terjadi pergeseran visi dan misi dalam melakukan peperangan. Pada masa Abû Bakar perang dilakukan kepada mereka yang menolak membayar zakat. Mereka adalah tokoh-tokoh lokal sehingga Abû Bakar butuh melakukan perlawanan dengan cara memerangi mereka. Penolakan mereka bukan karena mengingkari syari’at zakat, tetapi karena persoalan politis, yakni ketidakmauan mereka untuk menerima Abû Bakar sebagai kepala negara Madinah. Implikasi penolakan tersebut, pembayaran zakat dan pembayaran bentuk lain yang diperuntukkan bait al-mâl atau kas negara, tidak lagi harus dibayarkan ke Madinah.

Setelah masa Abû Bakar selesai, kepemimpinan khalîfah digantikan oleh Umar bin Khattâb. Perkembangan konsep perang mengalami perkembangan yang signifikan.

Tentara tidak hanya mereka yang ikut perang. Tentara terbagi menjadi dua macam; pertama, tentara murtaziqah yakni tentara yang secara formal di gaji oleh negara. Kedua tentaramutatawwi’ah, yaitu mereka kaum sipil yang secara sukarelamengangkat sejata demi mempertahankan negara dari serangan luar. Adapun secara kelembagaan dibentuk Dîwân al-Jund danDîwân al-Jaysh. Begitu juga dengan peran politik tentara sangat dominan dalam pemerintahan Umar. Pengangkatan Gubernur, di samping harus memenuhi persyaratan formal, juga harus mereka yang telah berhasil memimpin perang ke daerah setempat.

Sementara pada pemerintahan Utsmân bin Affân, previlise tentara dikurangi dengan kecenderungan Utsmân untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di berbagai provinsi. Sikap politik ini yang pada akhirnya memaksa Utsmân untuk melepaskan jabatan kekhalîfahannya. Dominasi sipil lebih kentara, meski secara formal kepemimpinan tentara tetap dipegang oleh orang-orang militer.

Sedangkan pemerintahan Alî bin Abû Thalib, persoalan politik siapa yang bertanggungjawab sebagai pembunuh Utsmânmeninggalkan teka-teki yang berkepanjangan. Institusi tentara yang telah diformat sejak masa Umar bin Khattâb tetap dipertahankan, karena masih dianggap layak. Namun dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat militer, Alî lebih memilih prinsip pragmatis. Tak heran kalau para pejabat tentara saat itu didominasi orang dekat khalîfah.

Perjalanan tentara dengan aktifitas perang dan peran sertanya dalam sistem pemerintahan sejak Abû Bakar hingga ke masa Alî bin Abû Thâlib, telah membawa berbagai perubahan.

Pertama, perubahan orientasi perang yang pada mulanya untuk memperkuat pertahanan negara Madinah, mengarah pada dominasi orientasi penyebaran Islam ke daerah-daerah sekitar. Tak ada batas yang jelas antara misi kenegaraan dan penyebaran Islam pada masa al-khulafâ al-râsyidûn. Namun kecenderungan ke misi keagamaan bertambah kental setelah dibentuknya dîwân-dîwân masa pertengahan pemerintahan ‘Umar bin Khattâb.

Kedua berkaitan dengan peran serta tentara dalam pemerintahan al-khulafâ al-râsyidûn. Meski secara kelembagaan belum sempurna, namun peran para tentara dalam pemerintahan sangat dominan. Hal ini dilatarbelakangi zaman di mana tentara menjadi penguasa di berbagai pemerintahan klasik seperti Persia dan Romawi.

Kebijakan para khalîfah mengangkat panglima perang (Amîr al-Qitâl) merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan negara, di bawah kekuasaan khalîfah. Empat dari al-khulafâ al-râsyidûn bukanlah sebagai mantan panglima perang, namun posisi sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang besar dalam memegang tampuk kekuasaan tentara.

Meski tidak persis dengan karakter tentara revolusioner sebagaimana digagas Amos Perlmutter maupun Samuel P Huntington,[30] namun tentara pada masa al-khulafâ al-râsyidûnmendekati ke kategorisasi revolusioner, yakni tentara yang mendasari kekuatannya pada pembelaan terhadap tanah air.

Persoalannya adalah pada cita-cita tentara masa al-khulafâ al-râsyidûn yang berdimensi teologis, di mana missi keagamaan lebih kental dari pada missi politik. Modifikasi kasus-kasus kenegaraan yang dibungkus motif keagamaan sangatlah beragam antara Abû Bakar, Umar, Utsmân maupun Alî.

Analisis ini menjadi bantahan terhadap image minor mengenai konsep tentara dalam Islam. Geneologi tentara masaal-khulafâ al-râsyidûn telah membuka mata kita bahwa tentara Islam bukan karena menyebarkan agama dengan pedang, tetapi tentara pada masa Islam klasik telah menawarkan rumusan tentara yang membela negara. Meski tidak bisa dihilangkan sama sekali, subyektifitas tentara muslim yang mempertahankan idiologi Islam atau nilai-nilai ke-Islaman tetap menjadi salah satu ciri utamanya.

Kesan Islam yang sangat menghargai kekerasan dan peperangan menjadi pudar seiring dengan perkembangan tentara pada masa al-khulafâ al-râsyidûn. Tentara masa al-khulafâ al-râsyidûn tidak seperti layaknya tentara pada masa klasik yang bercorak kekeluargaan. Namun tentara Islam sejak masa Nabi hingga al-khulafâ al-râsyidûn menjadikan tanah air atau negara sebagai pijakan utamanya.

Begitulah sejarah Islam yang penuh dengan dinamika dan perkembangan membutuhkan analisa yang integral, agar tidak memberikan salah tafsir terhadap konsep Islam yang rahmatan lil âlamîn. Sejak dari pembacaan teks sejarah yang penuh dengan pro kontra hingga penulisan sejarah harus konsisten, sehingga akan menghasilkan penulisan sejarah yang alami dan dapat dipertanggungjawabkan.[31]

Teks agama dalam al-Qur’ân dan Hadits telah memberikan gambaran bahwa geneologi ajaran agama bukan untuk perang dan kekerasan. Teks ini dilandasai kepentingan kaum muslimin dalam rangka mempertahan diri dari berbagai tantangan di tengah masytarakaat saat itu. Namun sebgai sebuah kitab suci, dalam pemahaman berlaku ”al-’Ibrah bi Umûm al-Lafdzi lâ bi khusûsi al-sabab’ bahwa pernyataan atau perintah dalam Teks agama berlaku umum meski asbâb al-nuzûlnya menunjukan spesifikasi jelas.

Tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat perang tersebut, gagasan pembentukan tentara menjadi sangat layak disandarkan pada peristiwa-peristiwa peperangan yang terjadi pada masa al-khulafâ al-râsyidûn. Sejak masa Abû Bakar hingga masa Alî bin Abû Thalib, beragam peperangan beserta latar belakang sosial nya menjadi primary source dalam melakukan kaji ulang atas konsep perang yang terkandung secara substansialdalam al-Qur’ân dan Hadits.

[1] War therefore is an act of violence to compel our opponent to fulfil our will. Perang adalah suatu tindakan kekerasan yang memaksa lawan untuk memenuhi keinginan (kita). Lihat pernyataan dari Carl van Clausewitz, pengarang On War, dalamhttp://www.clausewitz.com/cwzhome/ on_war/bk1ch03.html. Data11/3/2005.

[2] Edmund Bosworth adalah salah satu orientalis kenamaan yang mempelajari Islam secara serius. Dia termasuk salah satu orientalis yang picik dalam melihat Islam. Salah faham di kalangan orientalis dan orang barat pada umumnya tentang Islam sebagai “agama pedang” disebabkan oleh kekurangan informasi yang akurat tentang Islam di kalangan masyarakat barat. Baca Azyumardi Azra, Prof. Dr., Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 130. Orientalis lain yang stigmatik terhadap Islam antara lain Ernest Renan (1823-1892), dan Lord Cromer. Mereka memandang Islam, umat Islam dan budaya Islam sebagai sesuatu yang ketinggalan dan terbelakang. Lihat Edward W Said, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World, New York: Patheon Books, 1981, hal. 150, dan Karen Amstrong,The Battle of God, Alfred A Knop, New York, Cet I, 2000, hal. 248-251.

[3] Lihat, Edmund Bosworth, Armies of The Prophet, dalam Bernand Lewis, The World of Islam: Faith, People, Culture, London: Thames and Hudson, 1976, hal. 201.

[4] Sohail H. Hashmi , Jihâd, Encyclopedia of Politics and Religion,editor. Robert Wuthnow. Vol.2, Washington, D.C.: Congressional Quarterly, Inc., 1998, hal. 425-426.

[5] Tentang perang sebagai manifestasi dari jihâd fî sabîlillâhmenjadi perdebatan yang tidak berakhir. Jihâd fî sabîlillâh berarti bersungguh-sungguh dalam menegakkan jalan Allah. Para ulamaberpendapat bahwa jihad dapat diwujudkan dengan empat hal; jihâddengan hati, jihâd dengan lisan, jihâd dengan tangan dan jihâd dengan pedang (perang). Jadi perang tidak identik dengan jihâd, namun sebagai salah satu bentuk jihâd. Lihad Azyumardi Azra, Prof. Dr., Pergolakan Politik Islam …………….. hal.130

[6] Secara histories jihad yang didefinisikan sebagai perang dilakukan atas dasar politik seperti perluasan wilayah Islam atau pembelaan diri muslimin terhadap serangan dari luar. Lihad Wahbah al-Zuhaili, Âtsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâm Dirâsah Muqâranah, Damaskus:Dâr al-Fikr, t.th,, hal. 47.

[7] Motif utama laskar muslim yang terlibat dalam ghazwah adalah mendapatkan harta rampasan. Lihat Lapidus, Ira M, A History of Islamic Societies, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, hal. 36.

[8] Ivan S Bloch dalam War of The World, sebagaimana dikutip Hasnan Habib, menyatakan bahwa antara tahun 1496 SM sampai tahun 1861 M, terdapat 227 tahun damai dan 3.130 tahun perang. Baca A. Hasnân Habîb, Perang Militerisme dan Kompleks Militer-Industri, dalam Perang Militerisme dan Tantangan Perdamaian, Jakarta: PT Grasindo, 1994, hal. 3

[9] Historiografi Islam mencatat bahwa sejarah kehidupan Nabi atau Sîrah Nabawiyah pertama kali ditulis dengan menggunakan istilah al-Maghâzî atau ghazwah yang secara bahasa berarti ekspedisi militer. Hal ini karena pertama kali sejarah yang ditulis dalam Islam adalah sejarah perang (ghazwah). Prof. Dr. Azyumardi Azra, Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah, ed. Idris Thâha, Jakarta” Gramedia, 2002, hal. 29. Abî Ja’far Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, Târîkh al-Thabâri Târikh al-Umâm wa al-Mulûk, Jilid II, Beirut-Libanon: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, 1988, hal. 14. Izzudîn bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karîm bin Abdul Wâhid al-Syaibânî Ibn Atsîr, Al-Kâmil fî al-Târîkh, Jilid II,Beirut: Dâr al-Fikr, 1979, hal. 255. Muhammad Husein Haikal, Hayâtu Muhammad, Cairo: Dâr al-Maarif, tt. hal. 200

[10] Hugh Kennedy, The Prophet and The Age of The Caliphates; The Islamic Near East From the Six to the Eleventh Century, London-New York: Longman, 1986, hal. 50

[11] Hugh Kennedy, The Early Abbasid Chalipate: a political history, London: Longman, 1981., Lapidus, Ira M, A History of Islamic Societies, Cambridge: Cambridge University Press, 1988., Hodgson, Marshall G.S., The Venture Of Islam, Conscience and History In a World Civilization,Volume II, The Exapantion of Islam in the Middle Periods, Chicago: The Chicago University Press, 1974

[12] Abû Hasan ‘Alî Muhammad bin Habîb al-Bashrî Al-Mâwardî,Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1960, hal. 7.

[13] Carol Van Clausewiitz. On War, London: Trübner, 1873.

[14] Sebagai perbandingan dengan pendapat Clausewitz para ahli fiqih, menurut Wahbah Zuhaili, menyebutkan beberapa hal yang membolehkan perang antara lain; (1) perbedaan pemikiran, (2) perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama, (3) persoalan politik kenegaraan, (4) menghalang-halangi keinginan manusia, (5) mengalahkan yang lain dan (6) ekspansi ke negara lain. Wahbah al-Zuhaili, Âtsâr al-Harb ……… hal. 47.

[15] Dalam bahasa yang berbeda para ahli fiqh Syafiiyyah menyatakan:Wujûb al-jihâd wujûb al-masâil lâ al-maqâshid, idzi al-maqsûd bi al-qitâli, innamâ huwa al-hidâyah wamâ siwâhâ min al-syahâdah, wa amma qatlu al-kuffâri falaisa bi maqshûdin. (Wajibkannya jihad itu karena ada sebab, jihad bukanlah suatu tujuan akhir, karena yang menjadi tujuan akhir adalah memberikan hidayah bagi orang kafir. Maka membunuh orang kafir itu bukanlah tujuan, karena apabila mereka sudah mendapatkan hidayah, jihad bukanlah cara yang terbaik). Selengkapnya baca Wahbah al-Zuhaili,Âtsâr al-Harb ……… hal. 74

[16] Kaidah ini dikembangkan oleh para ahli Fiqh dan Ushûl al-Fiqh. Lihat Jalâluddîn Abdurrahmân al-Suyûthî, Al-Asybâh wa al-Nadzhâir,Indonesia: Dâr Ihyâ al-‘Arabiyyah, tt.

[17] Nashr Hamîd Abû Zaid, Mafhûm al-Nash: Dirâsah fî ‘Ulûm al-Qur’ân (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfi al-Arâbi, 1996), cet III, hal. 5

[18] Lihat Suyûthî, Al-Asybâh wa al-Nadzâir …………, hal. 36.

[19] Islam sebagaimana difahami oleh Hodgson dibagi menjadi tiga bentuk kajian Islam; Islamics atau Islamic, Islamicate, dan Islamdom. (1)Islamics atau Islamic, yaitu kajian Islam yang menitik beratkan pada ilmu-ilmu keIslaman dalam dataran teori belaka. Kajian ini lebih ditekankan untuk pengembangan ilmu-ilmu ke-Islaman. (2) Islamicate, yakni kajian Islam terhadap hasil kebudayaan Islam yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan atau Islam klasik. (3) Islamicdom, ialah kajian Islam yang menitikberatkan kepada bentuk-bentuk negara Islam atau negara yang berdasar atau berprinsip pada nilai-nilai ajaran Islam. Lihat Marshall G.S. Hodgson, The Venture Of Islam ……….., Vol I, hal. 56-57.

[20] Beberapa perilaku Abu Bakar dalam menyelesaikan perselisihan dengan para Nabi palsu misalnya dengan melakukan “jihad” memberantas Nabi palsu. Padahal pada kenyataannya mereka bukannya murtad atau keluar dari ajaran Islam, tetapi mereka keluar dari golongan Islam pimpinana Abu Bakar karena alasan politik. Musailamah al-Kadzab misalnya yang mengaku Nabi palsu ternyata tidak menerima kepemimpinan Abu Bakar.

[21] Wahbah al-Zuhaili, Âtsâr al-Harb ……… hal. 42., Marshall G.S. Hodgson, The Venture Of Islam……….., Vol. I, hal. 473.

[22] Lihat John L Esposito, Unholy War Terror in The Name of Islam, New York: Oxford University Press, 2002.

[23] Lihat Karen Amstrong, Holy War, The Crusades and Their Impact on Today’s World, New York, Ancor Book, 2001.

[24] Imam Samudera, Aku Melawan Teroris, hal. 129. Kemudian dikuatkan dengan analisis Nasir Abas yang menolak tafsir Imam Samudera. Lihat Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Jakarta: Grafindo, 2006, hal. 196.

[25] Karen Armstrong, Holy War, The Crusades and Their Impact……., hal. 93

[26] Karen Armstrong, Holy War, The Crusades and Their Impact ……..., hal. 94

[27] Karen Armstrong, Holy War The Crusades and Their Impact……., hal. 119

[28] Wahbah al-Zuhaili Atsâru al-Harb …………., hal. 23.

[29] Wahbah al-Zuhaili, Atsâru al-harb………. hal. 47.

[30] Samuel P Huntington, The Soldier and The State, Harvard,Harvard University Press, 2000, cet 19.

[31] Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah harus melalui prosedur-prosedur standar yakni; 1. pemilihan topik, 2. pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi; analisi dan sintesis, dan (5) penulisan sejarah. Dr. Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang, 1999, hlm. 12-13.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *