SEKILAS INFO
20-04-2024
  • 1 bulan yang lalu / UIN Walisongo Semarang Terakreditasi  “A”
  • 2 bulan yang lalu / Layanan, Informasi, dan Pengaduan:  WA +62 888-0398-3718 (Helpdesk)
  • 3 bulan yang lalu / Selamat Datang di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
18
Jan 2019
0

Hukuman Mati Perspektif Syari’ah

“Dalam perjalanan sejarah hukum pidana dan pemidanaan menunjukkan ada kaitan antara sistem hukum pidana dan pemidanaan dengan keperluan masyarakat yang ada di sekitarnya” (Sir Henry James Summer Maine, dalam Encyclopaedia Americana, 1977). Pengantar Persoalan hukum yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat di Indonesia adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Hukuman mati yang dieksekusikan pada Imam Samudera cs di penghujung tahun 2008...
18
Jan 2019
0

Format Partai Politik dalam Sejarah Politik Islam

Bagi sebagian kalangan, kehadiran partai politik Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, atau Partai Keadilan Sejahtera dalam kancah perpolitikan di Indonesia sekarang ini merupakan fragmentasi partai politik Islam tahun 1955-an. Saat itu partai Islam meliputi Masyumi, NU, PSII Partai Syarikat Islam Indonesia, PERTI Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah, serta Partai Persatuan Thariqat Indonesia. Tokoh-tokohnya tidak beranjak dari...
18
Jan 2019
0

Kontekstualisasi Aswaja ; Pemahaman Aswaja Sebagai Manhaj al Fikr

Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, khususnya NU, penganut Aswaja biasanya didefinisikan sebagai orang yang mengikuti salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) dalam bidang Fiqh, mengikuti Imam al-Asy’ari dan Maturidi dalam bidang akidah dan mengikuti al-Junaydi dan al-Ghazali dalam bidang tasawwuf. Sejauh pengetahuan penulis, definisi ini pertama kali dirumuskan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagaimana tertuang...
18
Jan 2019
0

Dialektika Hukum Islam dan Politik Lokal

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN POLITIK LOKAL (Analisis Fatwa Bahtsul Masail NU tentang Keharaman Nuklir di Jepara) LATAR BELAKANG Fatwa haram terhadap pembangunan PLTN di wilayah Jepara yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jepara beberapa minggu terakhir, menuai badai pro-kontra. Pasalnya Fatwa LBM menyangkut persoalan PLTN ini, berkaitan dengan kebijakan negara yakni pendirian reaktor Nuklir di desa Balong Kecamatan Kembang...
18
Jan 2019
0

Perlukah Perda Syariah?

Peraturan Daerah berbasis Syariat Islam atau biasa disebut Perda Syariah belakangan ini muncul di berbagai daerah di pelosok negeri ini. Tidak hanya di Aceh Darussalam yang secara umum menggunakan UU Nanggroe Aceh Darussalam, yakni menerapkan sebagian Syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan pemberantasan segala bentuk kemaksiyatan. Tetapi di daerah-daerah Sumatera, Sulawesi bahkan di Jawa juga muncul berbagai...